Peran Ulama dalam Politik Kusut

OLEH HANIF SOFYAN, Pegiat literasi tinggal di Tanjung Selamat, Aceh Besar

SUATU ketika Mantan Menteri Agama RI di era Orde Baru, dr Tarmizi Taher menemui Buya Hamka dan menanyakan alasan mundur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menanggapi pertanyaan itu, Buya Hamka menjawab, “Tarmizi, Ulama itu tidak boleh dipaksa- paksa.

Ulama itu yang justru dengan ilmu dan ijtihadnya yang harus memaksa umat yang salah agar bersedia mengakui kesalahannya dan kembali pada jalan yang benar.

” Peristiwa itu juga berkaitan dengan salah satu pembahasan utama dalam buku Tasawuf Modern yang terkenal karya Buya Hamka.

Penolakan Buya Hamka terkait dengan kebijakan Menteri Agama RI saat itu untuk bersamasama merayakan hari besar umat lain.

Buya Hamka menolak gagasan itu-karena alasan secara agama-dan memilih untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Ulama berpolitik Ada dua hal yang menarik dari peristiwa itu.

Baca juga: Ulama Swiss Dampingi Ridwan Kamil Saat Mandikan Jenazah Eril

Baca juga: 34 Warga Bireuen Ikut Pendidikan Kader Ulama

Pertama, berkaitan dengan eksistensi ulama dalam pemerintahan yang tidak hanya fokus pada urusan uhrawi saja, tapi juga mengurus kemaslahatan umat yang lain.