PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak.
” Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi, seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, kenaikan harga elpiji, hingga kenaikan harga pangan.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
” Jokowi menegaskan, situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat.
“Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” jelasnya.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu menggelinding dan memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019.
Gagasan itu antara lain dilontarkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Di luar kabinet, gagasan itu disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Sedangkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menolak penundaan Pemilu, tetapi mendukung supaya masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang.
Baca juga: Jelang Tahapan Pemilu 2024, KPU Jelaskan Syarat Pendaftaran Peserta Pemilu
Baca juga: Songsong Pemilu 2024, Kemendagri Gelar Sosialisasi Rancangan PKPU
#Kini #Fokus #Mengawal #Pemilu #Supaya #Lancar
Sumber : aceh.tribunnews.com
