Larangan Ekspor CPO Rugikan Pemerintah, Presiden Joko Widodo: Kebutuhan Masyarakat Prioritas

JAKARTA – Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru merugikan pemerintah.

Hal itu karena porsi penghasilan pemerintah dari sawit jumlahnya sangat besar.

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah.

Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad dalam webinar Gelora Talks, Rabu (27/4/2022).

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen.

Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.

Baca juga: Ini Lima Poin Sikap Resmi GAPKI Terkait Pelarangan Ekspor CPO dan Turunannya oleh Pemerintah

Baca juga: Airlangga: Pemerintah Larang Ekspor Semua Produk CPO dan Turunannya, Pelanggarnya Kena Sanksi Tegas

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

“Kalau per tahunnya mungkin Rp 240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.